Laskarmalaka.com || Ketua Bidang Organisasi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Thomas I. Bere Asa menilai pemberitaan yang menyebut Ketua DPRD Kabupaten Malaka berlindung di bawah AMPG sarat dengan tendensi politik. Ia menegaskan, proses hukum yang tengah berjalan harus dihormati, tanpa perlu digiring ke arah opini publik yang menekan Partai Golkar secara politis.
“Sebagai benteng Partai Golkar, kami menjunjung tinggi supremasi hukum. Namun yang menjadi tanda tanya bagi kami, mengapa persoalan yang sedang diproses secara hukum terus digoreng di ruang publik? Ini mengindikasikan adanya kepentingan lain di luar koridor hukum,” ujar Thomas di Betun, Selasa (12/11/2025).
Menurut Thomas, opini publik yang dibangun seolah-olah Ketua DPRD Malaka berlindung di AMPG justru berpotensi merusak citra partai. Ia menegaskan, AMPG tidak pernah menjadi tameng bagi siapa pun, melainkan berdiri untuk menjaga kehormatan partai dan memastikan setiap kader patuh terhadap hukum yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak sedang membela individu, tetapi membela prinsip. Proses hukum sedang berjalan, dan seharusnya tidak dipelintir menjadi alat politik. Kami hadir dengan sikap elegan: menghormati hukum, bukan mempolitisasinya,” katanya.
Thomas menegaskan, Golkar memiliki mekanisme internal dan disiplin organisasi yang kuat. Karena itu, setiap langkah kader akan tetap dikontrol dalam bingkai etika politik dan kepatuhan terhadap hukum.
“Jangan sampai proses hukum dijadikan panggung politik oleh pihak-pihak tertentu. Golkar itu partai besar, punya sistem dan kehormatan. Kami tidak akan membiarkan nama baik partai diganggu oleh kepentingan sesaat,” ujar Thomas menegaskan.**
Ikuti Kami
Subscribe
