Selain itu, HMS juga menyoroti persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi, yakni distribusi tenaga pendidik yang tidak merata. Di satu sisi, ada sekolah yang kelebihan guru, sementara di sisi lain terutama di daerah pedalaman dan perbatasan kekurangan tenaga pengajar masih menjadi persoalan serius.
“Pemerataan tenaga pendidik harus menjadi perhatian bersama. Anak-anak di pelosok Malaka juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ungkapnya. Ia mengusulkan agar kebijakan distribusi guru lebih berpihak pada daerah yang benar-benar membutuhkan, termasuk melalui skema afirmasi bagi wilayah perbatasan seperti Malaka.
Pertemuan tersebut menjadi lebih dari sekadar dialog formal. Ia menjelma sebagai jembatan harapan bagi ribuan guru dan siswa di Malaka. Langkah yang diambil Wakil Bupati ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kini, suara dari Malaka telah sampai ke pusat. Dan di ruang-ruang kelas sederhana di perbatasan, harapan itu kembali tumbuh bahwa suatu hari nanti, pengabdian para guru akan benar-benar dihargai, dan setiap anak akan merasakan pendidikan yang setara dan bermartabat.**
Halaman : 1 2
Ikuti Kami
Subscribe
