Laskarmalaka.com || Dorongan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penyidikan dugaan korupsi proyek Rumah Bantuan Seroja di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, semakin kuat. Dolvi Cardoso, Ketua Ampi Kabupaten Malaka , menilai penyidikan oleh Penyidik Tipikor Polda NTT sejak September 2023 belum menunjukkan perkembangan yang memadai.
Kasus yang bernilai Rp57,5 miliar itu hingga kini belum menghasilkan penetapan tersangka, dan informasi resmi mengenai progres penyelidikan dinilai minim. Situasi ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas proses hukum yang sedang berjalan.
“Sudah hampir tiga tahun diselidiki tetapi tidak ada kejelasan. Karena itu, kami mendesak KPK untuk turun tangan,” kata Dolvi di Betun, Kamis (20/11/2025). Ia menegaskan bahwa perkara terkait bantuan bencana harus menjadi prioritas karena menyangkut hak masyarakat terdampak Seroja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dolvi juga mendesak KPK memeriksa Mantan Bupati Malaka dan anggota tim monitoring proyek Rumah Bantuan Seroja. Ia menilai perlunya klarifikasi terkait dugaan persoalan dalam pelaksanaan monitoring, sementara honorarium tim tetap dibayarkan.
Tim monitoring tersebut yang diduga melibatkan unsur Pemda Malaka dengan anggaran yang dilaporkan berasal dari APBD II sebesar Rp2,8 miliar.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Ikuti Kami
Subscribe
