Kepala desa menilai jika PMK 81/2025 diterapkan tanpa revisi, desa bisa menghadapi keterbatasan anggaran yang memengaruhi pelayanan publik dan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Para kepala desa mendesak pemerintah pusat membuka dialog agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan tekanan signifikan di tingkat desa.
Perdebatan ini menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan fiskal, agar dana desa dapat digunakan secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat.**
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2
Ikuti Kami
Subscribe
