Laurensius mengatakan pendataan tersebut penting untuk membangun basis data pertanian yang dapat digunakan pemerintah dalam menentukan kebijakan berikutnya.
“PPL harus menghitung produktivitas pengolahan lahan. Tahun ini harus ada pendataan sehingga kita bisa melakukan intervensi, termasuk benih unggul, dan mempunyai data pembanding,” jelasnya.
Melalui sistem tersebut, pemerintah nantinya dapat memiliki data mengenai kondisi lahan, proses pengolahan, penggunaan benih, hingga hasil produksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi berikutnya, termasuk pemberian dukungan benih unggul.
Program pacul tanah gratis tahun 2026 sendiri ditargetkan mengolah sekitar 3.000 hektare lahan kering yang tersebar di 12 kecamatan.
Pelaksanaan program dilakukan berdasarkan usulan dari desa. Usulan tersebut kemudian diverifikasi dan menjadi dasar penyusunan jadwal pengolahan oleh petugas di lapangan.
Dalam dua hari terakhir, Dinas Pertanian juga menggelar rapat koordinasi bersama PPL, operator TR-4, pengawas, petugas pendata pengolahan lahan, dan pendamping pertanian.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan setiap lahan yang diolah tercatat dan dapat dipantau perkembangannya.
Dengan pola tersebut, Pemkab Malaka ingin mengubah orientasi program pacul tanah gratis. Bantuan pemerintah tidak lagi sekadar diukur dari berapa hektare tanah yang berhasil dibajak, tetapi juga dari sejauh mana lahan tersebut ditanami dan memberikan hasil bagi petani.
Pesan pemerintah tahun ini pun semakin jelas: lahan yang sudah dipacul harus ditanami dan bantuan pemerintah harus berujung pada produksi.**
Halaman : 1 2
Ikuti Kami
Subscribe
