Ia menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik, bukan teknis, demi kepentingan rakyat sebagai dasar tugas wakil rakyat.
Bimtek yang berlangsung 27–30 Oktober 2025 ini mengangkat tema “Penguatan Peran DPRD dalam Penganggaran dan Pengawasan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Sinkronisasi Belanja Daerah Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2025.” Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif di Malaka.**
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2
Ikuti Kami
Subscribe
