Laskarmalaka.com || Pemerintah Kabupaten Malaka membuka ruang dialog terbuka dengan Aliansi Pejuang PPPK Paruh Waktu yang terdiri dari tenaga honorer yang telah mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik. Audiensi tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Malaka yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka, Ferdinand Un Muti. Senin, 22 September 2025.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi dan desakan para tenaga honorer yang menuntut kejelasan status serta peluang pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Dalam kesempatan itu, Sekda Malaka menyampaikan bahwa Pemda menerima dan menghargai semua aspirasi yang disampaikan secara tertib dan konstruktif. Ia menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang diajukan bersifat teknis dan akan diverifikasi dan validasi menyeluruh oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malaka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengajak semua pihak untuk berdiskusi secara terbuka agar persoalan dapat diidentifikasi secara jelas dan diselesaikan di dalam forum resmi. Kami juga minta agar seluruh tuntutan disampaikan secara tertulis kepada Pemda agar dapat dijawab sesuai dengan poin-poin yang diajukan,” ujar Ferdinand Un Muti di hadapan peserta audiensi.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati SBS Sampaikan Komitmen Melalui Sambungan Telepon meski tidak hadir secara fisik karena sedang berada di luar Daerah, Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran (SBS) tetap memberikan perhatian serius terhadap isu ini.
Melalui sambungan telepon, Bupati SBS menyampaikan apresiasi atas keberanian para tenaga honorer dalam memperjuangkan nasib mereka melalui jalur aspirasi yang damai dan tertib.
Bupati SBS menegaskan,bahwa seluruh anak-anak Malaka adalah aset berharga daerah yang harus diperlakukan dengan adil dan penuh tanggung jawab oleh pemerintah.
“Saya menyampaikan rasa terima kasih atas keberanian anak-anak Malaka semua dalam memperjuangkan masa depannya. Saya sedang berada di Jakarta dalam rangka memperjuangkan penambahan kuota PPPK paruh waktu sebanyak 1.038 untuk Kabupaten Malaka, saya sangat senang jika semua anak-anak Malaka bisa di akomodir dalam seleksi PPPK paruh waktu,” kata SBS.
Lebih lanjut, SBS meminta seluruh massa aksi agar tetap menjaga ketertiban, tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu dan mengikuti prosedur serta mekanisme yang berlaku.
Bupati SBS juga menjamin bahwa proses seleksi dan pengangkatan PPPK paruh waktu akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Ia meminta semua pihak untuk bersabar serta terus berdoa dan mengikuti proses resmi pemerintah.
“Anak-anak Malaka adalah generasi penerus dan aset masa depan Kabupaten Malaka. Kami, pemerintah daerah, akan mengurus dengan baik sehingga bisa menggantikan kami kelak dalam membangun daerah ini,” ujar SBS penuh keyakinan.
Di akhir penyampaiannya, SBS menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan agar semua tenaga honorer yang memenuhi kriteria dapat diakomodir dalam formasi PPPK paruh waktu untuk sama-sama mengurus Kabupaten Malaka ke depan.
“Untuk semuanya, tidak usah khawatir dan ragu, SBS-HMS akan berusaha supaya anak-anak Malaka bisa diakomodir semua shingga kita bangun daerah ini bersama-sama,” tutupnya.**



Ikuti Kami
Subscribe


















