5. Prioritas belanja untuk pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
Lebih lanjut, Akhmad Edwin juga menyoroti pentingnya peran DPRD dalam proses pembahasan dan persetujuan APBD agar pelaksanaannya tetap akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance).
DPRD diharapkan tidak hanya berperan dalam fungsi pengawasan, tetapi juga turut memastikan agar program dan kegiatan yang diusulkan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran ketika ditemui menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini sangat penting sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman anggota DPRD dalam menghadapi proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Melalui Bimtek ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang regulasi terbaru dalam penyusunan APBD, sehingga pelaksanaan anggaran di Kabupaten Malaka nantinya dapat lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi DPRD Kabupaten Malaka untuk berdiskusi langsung dengan pejabat Ditjen Bina Keuda Kemendagri terkait berbagai tantangan teknis yang dihadapi dalam proses penganggaran di daerah, termasuk isu sinkronisasi data, penyesuaian struktur belanja, serta penetapan plafon anggaran sementara.
DPRD Kabupaten Malaka berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Diharapkan, dengan pemahaman yang mendalam terhadap pedoman penyusunan APBD 2026, proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Malaka dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung tercapainya visi pembangunan daerah.**
Halaman : 1 2
Ikuti Kami
Subscribe
