Karena itu, pengendalian belanja pegawai masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Malaka dalam penyusunan APBD berikutnya.
Di sisi lain, belanja barang dan jasa justru meningkat cukup besar, dari sekitar Rp263,40 miliar menjadi Rp310,37 miliar.
Artinya, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp46,97 miliar pada komponen tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kenaikan belanja barang dan jasa menjadi salah satu bagian penting yang perlu dikaitkan dengan program dan kegiatan yang akan dibiayai agar tambahan anggaran tersebut dapat terlihat manfaatnya bagi masyarakat.
Perubahan APBD 2026 juga dipengaruhi adanya penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026, Kabupaten Malaka memperoleh tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp61,23 miliar.
Selain itu, terdapat kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,38 miliar.
Tambahan dan penyesuaian tersebut harus dimasukkan dalam perubahan APBD 2026.
Pemerintah daerah menyebut perubahan APBD diperlukan karena adanya perubahan proyeksi pendapatan, pembiayaan serta pergeseran sejumlah program dan kegiatan.
Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber pembiayaan dan prioritas pembangunan daerah.
Membaiknya posisi APBD menjadi modal penting bagi Pemkab Malaka untuk memperkuat ruang fiskal.
Namun, perubahan dari defisit menjadi surplus tidak dengan sendirinya menunjukkan seluruh persoalan fiskal daerah telah selesai.
Kenaikan PAD harus diikuti dengan realisasi penerimaan yang konsisten. Sementara itu, penurunan proporsi belanja pegawai perlu terus dilanjutkan agar struktur belanja semakin sehat.
Pada saat yang sama, peningkatan belanja barang dan jasa hampir Rp47 miliar perlu dibarengi dengan kejelasan program, kegiatan dan hasil yang akan diterima masyarakat.
Dengan pendapatan yang diproyeksikan mencapai Rp902,20 miliar dan belanja Rp897,77 miliar, perubahan APBD 2026 memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi Kabupaten Malaka.
Tantangan berikutnya adalah memastikan perbaikan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.**
Halaman : 1 2
Ikuti Kami
Subscribe
